Sistem Keungan Digital, Perspektif Maqasid Al-Syariah Al-Syatibi

Oleh : Khilmi Zuhroni

Teknologi digital membawa perubahan yang ekstra cepat dalam segala jagat kehidupan manusia. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa hanya dengan genggaman, dunia seolah menjadi kecil. Segalnya serta terbuka, cepat dan kadang mendebarkan. Perubahan yang serba digital yang kemudian dikenal dengan revolusi industri 4.0 ini membawa dampak yang demikian cepat bagi semua akses informasi dan teknologi, bahwa ruang dan waktu hanyalah cerita masa lalu, yang tak lagi menarik untuk diperdebatkan pada era digital ini.

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2015, pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%), dan pengguna ponsel 318,5 juta (125%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal jumlah, penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar, bahkan melebihi populasi gabungan negara-negara lain di ASEAN.

Momentum perubahan yang besar ini membawa dampak yang beragam baik dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan bahkan agama. Lahirnya e-book, e-banking, e-money, e-university, e-magazine, e-maket, e-quran, Financial Technologi (FinTech) serta beragam perangkat aplikasi berbasis elektronik lainnya, menunjukkan adanya pergeseran pola kehidupan masyaralat dari kebutuhan terhadap social-life menuju electronic-life. Plus-nimus dalam suatu hal yang baru adalah sebuah keniscayaan dalam perubahan.

Dalam perkembangan ekonomi khususnya pada lembaga keuangan, revolusi industri 4.0 yang berbasis pada teknologi digital juga membawa perubahan yang sangat signifikat. Sebagaimana dilansir oleh Otoritas jasa Keungan (OJK) melalui website : https://www.ojk.go.id, per Juni 2018 total penyelenggara jasa keuangan Fintech tercatat  sebanyak 64 perusahaan. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan terus berkembang secara kompetitif, bahkan tidak jarang menerabas aturan-aturan keuangan yang ada, seperti melakukan teror terhadap nasabah, proses yang tidak transparan dan sebagainya. Sebagaimana dilansir oleh media online www.msn.com, pada bulan September 2018 Otoritas Jasa Keungan (OJK) telah mencoret lima perusahaan Fintech karena dinilai tidak memenuhi aturan yang ditetapkan OJK.

        Bagaimana ekonomi syariah melihat perkembangan jasa-jasa keuangan berbasis teknoligi tersebut. Apakah aturan-turan yang diterapkan sudah menjamin terpenuninya lima unsur pokok dalam ketentuan syariah. Berikut akan dipaparkan sudut pandang syariah melalui kajian  Maqasid Al-Syariah imam Al-Syatibi dalam melihat perkembangan lembaga  keuangan berbasis online tersebut.

Imam Syatibi (730-790 H) merupakan seorang ulama besar yang menggagas ilmu Maqashid asy-syari’ah dan al-Muwafaqat, karya terbesar Imam Syatibi, merupakan karya ilmiyah dalam bidang ushul fiqih sekaligus salah satu bentuk reformasi ilmiyah syariah secara menyeluruh (Kasdi, 2014:46). Dalam al-Muwafaqat, Imam Syathibi mencoba memperbarui pemahaman syari’ah dengan jalan membawa aqal untuk memahami maqasid dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Menurut Al-Syatibi, bahwa sesuatu dibenarkan secara syariah apabila ia memenuhi lima unsur pokok kehidupan, yaitu: pertama, menjaga agama (ad-din). Kedua, menjaga jiwa (an-nafs). Ketiga, menjaga akal pikiran (al-aql). Keempat, menjaga harta (al-maal). Kelima, menjaga keturunan (an-nasb). Dapat dikatakan bahwa Maqashid Al-Syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut yakni: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Hakekat dari Maqashid al-Syariah adalah memahami maksud dan tujuan asal dari syariat (hukum) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mengandung makna-makna tertentu yang secara umum untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Syariat ditetapkan adalah untuk menghilangkan kesulitan dari manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi manusia, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapan pun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.

Perkembangan teknologi digital adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari. Lembaga ekonomi dan keuangan pun demikian, tidak bisa dihindarkan dari teknologi yang erkembang demikian pesat. Hal ini terjadi karena manusia membutuhkan semua itu. Informasi yang cepat, akses kebutuhan yang mudah, serta proses-proses perjanjian (akad) yang trasparan dan tidak ribet. Guna memberikan pelayanan askes dan kemudahan akan beragam kebutuhan nasabah dalam keungan, Financial Technologi (FinTech) menjawab semua itu dengan menghadirkan aplikasi-aplikasi digital yang mempermudah nasabah dalam permodalan, pinjaman, kredit dan sebagainya.

Masyarakat semakin membutuhkan itu, sebab selain sistem yang dijalankan jauh lebih mudah dari jasa-jasa keuangan manual, semua mekanisme permodalan yang dilakukan melalui Fintech lebih jelas dan transparan. Semua akad bida dilihat, dibaca dan apabila ada yang tidak jelas dapat langsung direspon dengan sistem otomatisasi yang cepat. Pembagian keuntungan dan laporan juga dapat dilihat secara langsung dan transparan dimanapun dan dalam situasi apapun selama ada jaringan internet.

Nasabah bida dengan mudah menolak produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan FinTech jika tidak sesuai dengan selera dan terkesan ada unsur yang tidak  baik. Banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh FinTech. Diantaranya adalah proses cepat, syarat mudah, nasabah dapat mengetahui pagu pinjaman dengan memanfaatkan kalkulator kredit, fleksibel, dan beragam produk dapat diakses lebih cepat dan mudah.

Dalam kacamata Maqasid al-Syariah, setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya mengandung makna-makna tertentu yang secara umum untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Lembaga-lembaga keuangan berbasis digital saat ini lebih banyak memberikan kemaslahatan dari pada kemudaratan. Ini terlihat dari tingkat perkembangan nasabah perusahaan-perusahaan Fintech yang terus meningkat. Artinya masyarakat lebih merasa nyaman dengan sistem digital tersebut. Sekalipun dalam beberapa segi, sama halnya dengan lembaga non-digital, tetap ada kekurangan-kekurangannya.

Sesuai dengan unsur pokok dalam Maqasid al-Syariah Imam al-Syatibi, dapat dilakukan telaah, bahwa : 1) Dilihat dari segi agama (ad-Din), selama produk yang ditawarkan dalam FinTech sesuai dengan aturan agama, maka tidak ada yang harus dikhawatirkan dalam FinTech; 2) Dalam menjaga jiwa (An-Nafs), produk-produk yang ditawarkan memalui FinTech, dinilai sangat memperhatikan perlindungan nasabah, amanah, toleran, serta leih komunikatif antara pengelola dengan nasabah; 3) Dalam hal akal pikiran (An-Naql), pihak pengelola selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produk yang ada. Sistem berjalan secara transparan. Nasabah juga diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi tanpa ada yang dizalimi diantara kedua pihak; 4) dari segi harta (al-Maal) terlihat jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh pengelola berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik, serta tidak ada unsur pemerasan, komisi dan sebagainya; 5) Dalam hal keturunan (Al-nasb) dapat dilihat, bahwa dengan terjaganya empat hal di atas, maka bisnis yang dijalankan akan membawa kemaslahatan dan keberkahan dan akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

Dengan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada teknologi digital menurut pandangan Maqasid al-Syariah Imam Al-Syatibi, dapat dibenarkan dan dibolehkan selama sesuai dengan unsur-unsur pokok kehidupan, yakni: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Bahkan digitalisasi lembaga keuangan bisa menjadi hal yang sangat dianjurkan, apabila lebih manjamin maqasid syariah dari pada lembaga-lembaga non-digital yang sudah berjalan